== Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya == Civil Aviation Safety And Engineering Academy of Surabaya ==

SEJARAH, LEGALITAS/DASAR HUKUM INSTANSI, DAN APPROVAL

  • Kamis, 26 Februari 2015 19:46:00

SEJARAH, LEGALITAS/DASAR HUKUM INSTANSI, DAN APPROVAL

Sebagai organisasi publik,  Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya di tuntut mampu memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat berperan serta dalam agenda Road Map to Zero Accident  melalui kegiatannya mencetak sumber daya manusia penerbangan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi. Eksistensi Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya diawali dengan penyelenggaraan diklat di Wilayah III Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Surabaya pada tahun 1989 dengan nama Organisasi Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 22 tahun 1989 tgl 13 mei 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut secara bersama-sama terbentuk organisasi pendidikan dan pelatihan penerbangan selain di Surabaya juga di Medan, Palembang, Makassar dan Jayapura,   dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, operasional rutin dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dalam perkembangannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 80 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tanggal 13 Oktober 1999  Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan, Nama Organisasi Balai Pendidikan Dan Latihan Penerbangan berubah menjadi Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan  Surabaya (ATKP)  yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, dinamika organisasi dan perubahan lingkungan strategis, ATKP Surabaya menempatkan organisasi pada Badan Layanan Umum (BLU) yang dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 101/KMK.05/2011 Tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan selanjutnya untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan BLU maka organisasi dan tata kerja ATKP Surabaya berubah sesuai  Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 86 Tahun 2014 Tanggal 16 Desember 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

 

         Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar pedoman penyelenggaraan diklat Penerbangan adalah :

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional.
  2. UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang  Penerbangan.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor PM 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 86 Tahun 2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya.
  5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 88 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
  9. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor SK 457/DL.003/Diklat-2003 tanggal 1 Mei 2003 tentang Pengesahan Program Studi Pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan.
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 101/KMK.05/2011 Tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pengakuan dan Approval :

  1. Ministry Of Transportation Directorate General Of Civil Aviation, Air Traffic Services Training Provider Certificate Number. 261/01.II/DNP.2010. Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 143 tentang certification and operating Requirement for ATS ( Air Traffic Service) Training Provider.
  2. Ministry Of Transportation Directorate General Of Civil Aviation, Certificate of Approval number. 147/01000. Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 147 tentang approved organization and is empowered to operate as an Approved Maintenance Training Organization.
  3. Badan Akreditasi Nasional Pergutuan Tinggi ( BAN-PT) nomor. 002/BAN-PT/Ak-X/DpI-III/V/2010 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma Di Perguruan Tinggi.
  4. Sucofindo International Certification Services, Quality System Certification – Certificate No. QSC 00801 tentang Quality Manajemen Systems Requirement SNI ISO 9001 : 2008

Aplikasi